SBY: Meninggalnya Aktivis HAM Munir Adalah Kejahatan Serius, Mencoreng Demokrasi Kita Saat Itu

12
43
views

CIKEAS, jurnalisindonesia.com – Saat ini tengah bergulir pemberitaan tentang hasil temuan Tim Pencari Fakta meninggalnya Aktivis HAM Munir (TPF Munir), dengan kemasan yang menyudutkan Pemerintah Presiden RI ke-6 (2004-2014) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang seolah-olah sengaja menghilangkan naskah asli hasil temuan TPF Munir, sehingga temuan itu tidak bisa ditindaklanjuti oleh para penegak hukum. Selain itu pemerintahan Presiden SBY dianggap tidak malaksanakan atau tidak menindak lanjuti hasil temuan TPF Munir, sehingga kasus Munir dianggap belum selesai dan belum tuntas. Juga Presiden SBY disalahkan karena seolah harus mengumumkan sendiri hasil temuan TPF Munir tersebut kepada masyarakat luas.

Begitulah bunyi pernyataan pers SBY pada bagian Pendahuluan dalam menyikapi pemberitaan yang bernuansa negatif dan tendensius terhadap SBY terkait TPF Kasus Munir tersebut.

Dalam keterangan pers itu juga, SBY (Presiden RI Ke-6) mengaku dalam dua minggu terakhir telah melakukan beberapa pertemuan yang dihadiri oleh para mantan anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) untuk merespons pemberitaan tentang hasil temuan TPF yang kini tengah menjadi perhatian publik. Baik secara pleno ataupun parsial, pertemuan dihadiri oleh mantan Menko Polhukam Widodo AS dan Djoko Suyanto, mantan Sekretaris Kabinet sekaligus Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, mantan Kapolri Da’i Bachtiar dan Bambang Hendarso, serta mantan Jaksa Agung Abdulrahman Saleh dan Hendarman Supanji, mantan Ka BIN Syamsir Siregar serta mantan Ketua Tim TPF Marsudhi Hanafi.

Juga sebagaimana telah disampaikan melalui akun pribadi di twitter, Presiden RI ke-6 (2004-2014), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Profesor Doktor Susilo Bambang Yudhoyono segera memberikan penjelasan kepada rakyat Indonesia terkait tindak lanjut hasil temuan Tim Pencari Fakta atas Meninggalnya Aktivis HAM Munir yang disingkat “TPF Munir”.

Dalam konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10/2016), SBY menuturkan kalau dirinya sangat empati terhadap kasus meninggalnya aktivis HAM Munir. Sehingga pada saat itu dirinya berinisiatif segera membentuk tim pencari fakta (TPF) atas kasus tersebut.

“Kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya aktivis HAM Munir adalah kejahatan serius. Mencoreng demokrasi kita saat itu. Tidak pelak, peristiwa itu menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan dunia. Karena itu saya pastikan, apa yang kami lakukan, dulu, adalah tindakan serius dan sungguh-sungguh, terutama dalam konteks penegakan hukum,” tegas SBY dalam pengantarnya.

Tentu apa yang maksimal dilakukan Pemerintahan SBY, menyikapi temuan dan rekomendasi TPF Munir adalah sebatas kewenangan pejabat eksekutif, termasuk kewenangan yang dimiliki penyelidik, penyidik, dan penuntut.

SBY awalnya mengatakan, sebagai mantan Kepala Negara, ia jarang bicara karena merasa lebih baik ia bersikap seperti itu. Meski dalam kapasitas sebagai pemimpin partai politik (Ketua Umum Partai Demokrat) sesekali ia harus bicara agar negara kita bisa makin baik ke depan.

Dalam menyampaikan penjelasan kepada pers, untuk diteruskan kepada rakyat, tentang temuan dan rekomendasi TPF Munir dengan segala hal terkait, SBY didampingi sebagian pejabat KIB yang telah sejak dua minggu lalu bekerja bersamanya untuk menyampaikan penjelasan utuh.

“Saya mengikuti pemberitaan media massa selama dua minggu ini. saya dengarkan dan saya baca dengan baik. Sebagian perbincangan, tanggapan, dan komentar yang diberikan, kontekstual. Memang itulah yang seharusnya dibicarakan terkait TPF Munir, menyangkut temuan dan rekomendasinya. Tetapi terus terang ada yang bergeser. Tadinya legal issu (murni persoalan hukum) menjadi bernuansa politik,” ujar SBY.

Sebagai Kepala Negara dua periode, SBY bukan orang baru dalam perpolitikan di negeri ini. Baginya persoalan hukum yang dipolitisir adalah hal biasa.

“Kewajiban kami memberikan penjelasan sesuai konteks, relevan dengan apa yang menjadi perhatian publik, utamanya kepada para aktivis HAM, yang tentu sangat peduli dengan kasus meninggalnya alm Munir,” SBY memaparkan.

Begitupun, meski terus mengikuti perbincangan terkait TPF Munir, SBY memilih untuk bersikap tidak reaktif. SBY tidak mau menjawab asal-asalan.

“Saya memilih, bersama mantan pejabat terkait, mempersiapkan jawaban lengkap dan utuh. Jawaban yang memang berangkat dari data, fakta, peristiwa, dan logika. Itulah yang saya sampaikan pada rakyat Indonesia. Berkaitan tindak lanjut temuan TPF Munir, sebagai Presiden saat itu, saya bertanggungjawab. Bahkan sebagai Mantan Presiden (saat ini) saya tetap bertanggungjawab atas apa yang kami lakukan dulu dalam menegakkan hukum terkait kasus meninggalnya Munir. Lebih khusus dalam merespons dan menindaklanjuti reomendasi TPF Munir,” SBY memaparkan dengan gamblang.

Di akhir pengantarnya, SBY mengatakan, jika masih ada yang menganggap keadilan sejati belum terwujud, selalu ada pintu untuk mencari kebenaran.

“Jika masih ada kebenaran yang belum terkuak, saya ulangi, selalu ada pintu untuk mencari kebenaran sejati. Oleh karena itu, saya mendukung, langkah-langkah Presiden Jokowi (Joko Widodo) jika ingin melanjutkan penegakan hukum, jika memang ada yang belum selesai.

“Demikian pengantar saya. Para wartawan yang saya cintai, setelah pengantar ini, dilanjutkan penjelasan (lihat: PERNYATAAN PERS TENTANG TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN TIM PENCARI FAKTA MENINGGALNYA MUNIR), dibacakan Saudara Sudi Silalahi, yang naskah penjelasannya kami susun bersama. Tentu yang paling bertanggungjawab atas penyusunannya adalah saya sendiri,” tutup, SBY.

Selanjutnya, usai konferensi pers, naskah lengkap dibagikan kepada pers agar diketahui secara lengkap dan utuh, apa yang dilakukan Pemerintahan SBY dalam menindaklanjuti temuan TPF Munir dan apa pula yang dilakukan menindaklanjuti rekomendasi TPF Munir.

Ini naskah lengkap PERNYATAAN PERS SBY TENTANG TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN TIM PENCARI FAKTA MENINGGALNYA MUNIR:

1. PENDAHULUAN

a. Saat ini tengah bergulir pemberitaan tentang hasil temuan Tim Pencari Fakta Meninggalnya Sdr. Munir (TPF Munir), dengan kemasan sebagai berikut:

1) Pemerintah Presiden RI ke-6 (2004-2014) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituduh sengaja menghilangkan Naskah Hasil Temuan TPF Munir, sehingga temuan itu tidak bisa ditindaklanjuti oleh para penegak hukum
2) Pemerintahan Presiden SBY dianggap tidak malaksanakan atau tidak menindak lanjuti hasil temuan TPF Munir, sehingga kasus Munir dianggap belum selesai dan belum tuntas
3) Presiden SBY disalahkan karena seolah harus mengumumkan sendiri hasil temuan TPF Munir tersebut kepada masyarakat luas.

b. Sehubungan dengan pemberitaan yang bernuansa negatif dan tendensius tersebut, Bapak SBY (Presiden RI Ke-6) selama 2 minggu ini telah melakukan beberapa pertemuan yang dihadiri oleh para mantan anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) untuk merespons pemberitaan tentang hasil temuan TPF yang kini tengah menjadi perhatian publik. Baik secara pleno ataupun parsial, pertemuan dihadiri oleh mantan Menko Polhukam Widodo AS dan Djoko Suyanto, mantan Sekretaris Kabinet sekaligus Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, mantan Kapolri Da’i Bachtiar dan Bambang Hendarso, serta mantan Jaksa Agung Abdulrahman Saleh dan Hendarman Supanji, mantan Ka BIN Syamsir Siregar serta mantan Ketua Tim TPF Marsudhi Hanafi.

c. Pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh para mantan pejabat KIB tersebut bertujuan untuk menyegarkan ingatan tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan kasus meninggalnya Munir dan dalam menindak lanjuti hasil temuan TPF Munir. Berhubung peristiwa meninggalnya Sdr. Munir terjadi 12 tahun yang lalu, dan kegiatan TPF Munir efektif dilaksanakan 11 tahun yang lalu, di samping menyatukan ingatan, para mantan pejabat KIB juga membuka kembali segala catatan dan dokumen yang terkait dan relevan, agar respon terhadap pemberitaan media massa yang tengah bergulir dewasa ini tepat, akurat dan berdasarkan fakta yang ada.

d. Hari ini tepat bagi kami untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang apa yang sesungguhnya telah dilaksanakan oleh pemerintah waktu itu dalam menyelesaikan kasus meninggalnya Munir, termasuk dalam merespons dan menindaklanjuti temuan TPF Munir.

2. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN DAN TUGAS TPF MUNIR

a. Sebagaimana diketahui oleh banyak kalangan, pada tanggal 7 September 2004, Saudara Munir, seorang aktivis HAM serta pendiri KontraS dan Imparsial, meninggal dunia di atas pesawat Garuda yang sedang dalam penerbangan menuju Amsterdam.
b. Pada pertengahan bulan November 2004, pemerintahan Presiden SBY yang baru berusia 3 minggu, mendapat desakan dari keluarga almarhum serta kalangan LSM untuk melakukan investigasi, karena didapat informasi dari Belanda bahwa Munir meninggal dunia akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal.
c. Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, pada tanggal 18 November 2004 Markas Besar Polri memberangkatkan Tim Penyidik (termasuk ahli forensik) bersama Koordinator KontraS Usman Hamid ke Belanda guna mendapatkan dokumen otentik dan hasil otopsi. Presiden SBY mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah akan melakukan penegakan hukum atas meninggalnya Munir.
d. Pada akhir November 2004 Imparsial dan KontraS menyerahkan draft usulan pembentukan tim pencari fakta independen kepada Juru Bicara Presiden. Setelah dilakukan pembahasan dengan para pejabat terkait, utamanya jajaran penegak hukum, pada tanggal 22 Desember 2004 Presiden SBY menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir. Tim TPF tersebut terdiri dari unsur-unsur Polri, Kejaksaan Agung, Departemen Luar Negeri dan kalangan LSM.
e. Dalam Keppres No. 111/2004 tersebut Presiden SBY memutuskan (antara lain) hal-hal sebagai berikut:

1) TPF membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap kasus meninggalnya Saudara Munir SH. Jadi, TPF tidak melakukan penyelidikan sendiri tetapi membantu Polri dalam melaksanakan tugas penyelidikan.

2) TPF melaksanakan tugasnya dalam waktu 3 bulan, dan dapat diperpanjang selama 3 bulan berikutnya. Dalam pelaksanaannya, Presiden SBY memang memperpanjang waktu bekerjanya TPF untuk 3 bulan lagi hingga 23 Juni 2005, karena Presiden SBY menilai pekerjaan TPF belum tuntas dan masih perlu dilanjutkan.

3) Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan TPF kepada masyarakat. Dalam implementasinya, sesuai hasil rapat koordinasi Presiden SBY dengan pihak-pihak terkait, diputuskan bahwa temuan TPF tersebut diberlakukan sebagai pro-justitia, dan tindak lanjut terhadap temuan tersebut dilakukan oleh para penegak hukum.

3. REKOMENDASI TPF MUNIR (DALAM LAPORAN AKHIR TPF MUNIR)

a. Rekomendasi TPF Munir

1) TPF merekomendasikan kepada Presiden RI untuk meneruskan komitmen Presiden dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir secara tuntas hingga mencapai keadilan hukum. Untuk itu perlu dibentuk sebuah tim baru dengan mandat dan kewenangan yang lebih kuat untuk menindaklanjuti dan mengembangkan temuan-temuan TPF, serta mengawal seluruh proses hukum dalam kasus ini, termasuk dan terutama yang dapat secara efektif menindak lanjuti proses pencarian fakta di lingkungan BIN.

2) TPF merekomendasikan kepada Presiden RI untuk memerintahkan Kapolri melakukan audit atas keseluruhan kinerja Tim Penyidik kasus meninggalnya Munir dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kapasitas penyidik Polri secara profesional dalam mengusut tuntas permufakatan jahat dalam jangka waktu yang wajar.

3) TPF merekomendasikan kepada Presiden RI untuk memerintahkan Kapolri agar melakukan penyidikan yang lebih mendalam terhadap kemungkinan peran Indra Setiawan, Ramelga Anwar, AM Hendropriyono, Muchdi PR dan Bambang Irawan dalam permufakatan jahat melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir.

4. RESPONS DAN TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI TPF MUNIR

a. Respons Pemerintah terhadap Rekomendasi Pertama

1) Rekomendasi TPF agar Presiden meneruskan komitmen dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir secara tuntas hingga mencapai keadilan hukum telah dipenuhi oleh Presiden SBY. Terhadap rekomendasi ini Presiden SBY telah memenuhinya, dengan bukti:

a) Penegakan hukum tak pernah dihentikan

b) Rekomendasi TPF ditindaklanjuti

c) Ketika terjadi hambatan atau proses yang kurang cepat, Presiden sendiri yang memberikan koreksi dan instruksi agar semua proses berlangsung cepat dan bebas hambatan

d) Proses pengadilan terhadap mereka yang diduga terlibat dalam pembunuhan Munir terus berlanjut hingga tahun 2013

2) Terhadap rekomendasi TPF untuk dibentuk tim baru dengan mandat yang kuat Presiden dan jajaran penegak hukum berpendapat lain. Lebih tepat proses penegakan hukum pasca TPF dilakukan sesuai dengan sistem, dengan jaminan bahwa pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan menjalankan tugas secara serius, profesional dan adil.

3) Terhadap rekomendasi TPF agar secara efektif menindaklanjuti proses pencarian fakta di lingkungan BIN telah dilaksanakan oleh Polri, dengan bukti:

a) Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan di lingkungan BIN, termasuk mendapatkan semua dokumen dan bahan yang diperlukan untuk penyidikan
b) Bareskrim Polri telah memiliki ruang dan jalan untuk memeriksa pejabat jajaran BIN, baik di dalam mapun di luar negeri
c) Bareskrim Polri melakukan upaya paksa dan penahanan bagi yang tidak memenuhi panggilan Polri untuk dilakukan pemeriksaan

4) Selengkapnya, kegiatan pemerintah Presiden SBY dalam menyelesaikan kasus meninggalnya Munir dan tindak lanjut hasil temuan TPF Munir sebagai berikut :

a) Kegiatan dan langkah tindakan Pemerintah sebelum TPF Munir dibentuk. Sebelum TPF Munir dibentuk, sebenarnya jajaran pemerintah telah melakukan sejumlah langkah tindakan, di antaranya adalah:

(1) Presiden SBY menginstruksikan kepada jajaran KIB untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum atas meninggalnya aktivis Munir secara serius.
(2) Sebagai respons, Polri mengirimkan tim penyidik dan forensik ke Belanda untuk mendapatkan dokumen-dokumen otentik serta melakukan koordinasi dalam penegakan hukum selanjutnya.
(3) Polri melakukan pemeriksaan awal terhadap 8 kru Garuda yang melakukan penerbangan ke Belanda bersama almarhum Munir.
(4) Pemerintah melakukan pertemuan di Mabes Polri, yang dihadiri oleh pejabat Kepolisian, Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM, serta aktivis HAM untuk melakukan kerjasama dalam penegakan hukum atas meninggalnya Munir.

b) Kegiatan dan langkah tindakan Pemerintah selama TPF Munir bekerja

(1) Pemerintah, khususnya Polri, melakukan kerja sama dengan TPF dalam melakukan tugas-tugas penyelidikan, sesuai dengan semangat Keppres 111/2004.
(2) Baik sesuai dengan rencana Polri sendiri maupun atas rekomendasi TPF Munir, Polri telah melaksanakan sejumlah kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum atas meninggalnya Munir. Pemeriksaan pro-justitia mencakup personil yang berasal dari Garuda Indonesia maupun jajaran Badan Intelijen Negara (BIN), maupun pihak-pihak terkait lainnya.
(3) Pemerintah, bahkan Presiden sendiri, terus mendorong agar semua pihak koperatif terhadap TPF Munir guna mendapatkan kebenaran yang sejati. Ketika TPF menyarankan kepada Presiden agar kegiatan penyelidikan yang dilakukan Polri bisa dipercepat dan juga melaporkan bahwa pemeriksaan di jajaran BIN mengalami hambatan, rekomendasi itu direspons oleh Presiden dengan mengeluarkan perintah-perintah kepada instansi yang bersangkutan.
(4) Di dalam merespons kasus pembunuhan Munir dan temuan-temuan TPF, Presiden SBY didampingi oleh para pejabat terkait telah empat kali menerima laporan kemajuan (Progress Report) yang disampaikan oleh Ketua TPF Marsudhi Hanafi. Rekomendasi yang disampaikan oleh Ketua TPF Munir setiap kali bertemu Presiden SBY juga ditindak-lanjuti oleh instansi terkait.

c) Kegiatan dan langkah tindakan Pemerintah setelah TPF Munir merampungkan tugasnya

(1) Guna mendapatkan kesinambungan antara hasil temuan TPF Munir dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri, Brigjen Pol. Marsudhi mantan Ketua TPF Munir diangkat menjadi Ketua Tim Penyidik Polri yang baru untuk kasus Munir.

(2) Sekitar 3 minggu setelah TPF Munir menyelesaikan tugasnya, Pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam Widodo AS menyatakan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh temuan TPF dijadikan bahan untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan lebih lanjut oleh jajaran penegak hukum. Hal ini merupakan implementasi dari salah satu butir Keppres 111/2004 yang mengatakan bahwa pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan TPF. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang tengah dan akan dilaksanakan oleh jajaran penegak hukum, pemerintah mengambil posisi bahwa semua temuan tersebut diklasifikasikan sebagai “pro-justitia” sehingga tidak tepat disampaikan (to be disclosed) kepada masyarakat luas.

(3) Penegakan hukum atas kasus Munir terus dilanjutkan dengan serius, antara lain :

(a) Pada akhir Juni 2005 (setelah Presiden membaca rekomendasi TPF Munir dalam laporan akhirnya) Mabes Polri mengerahkan 30 penyidik untuk lebih mengefektifkan dan menuntaskan kasus Munir pasca TPF. Di samping unsur Bareskrim dan Polda Metro Jaya, Interpol Polri juga dilibatkan.
(b) Pada bulan Juli 2005 Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya pada awal Agustus 2005, Pengadilan Jakarta Pusat mulai menyidangkan terdakwa Pollycarpus, dengan dakwaan melakukan pembunuhan berencana dan diancam hukuman mati.
(c) Dalam perkembangannya proses penyelidikan dan penyidikan perkara Munir yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dapat dijelaskan sebagai berikut :

9 Agustus 2005 :
Pengadilan untuk kasus Munir dengan terdakwa Pollycarpus mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pollycarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan diancam hukuman mati.

20 Desember 2005 :
Dalam sidang Pollycarpus ke-26, Majelis Hakim membacakan putusan Pollycarpus terbukti turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen. Pollycarpus dijatuhkan hukuman penjara 14 tahun. Pollycarpus segera mengajukan banding dan menolak vonis.

27 Maret 2006 :
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis 14 tahun penjara bagi Pollycarpus dalam berkas 16/Pid/ 2006/PT. DKI. Putusan ini sama persis dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2005 yang lalu.

8 Mei 2006 :
Penasehat hukum Pollycarpus mengajukan memori kasasi ke MA.

3 Oktober 2006 :
Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menyatakan Pollycarpus tidak terbukti terlibat pembunuhan berencana terhadap Munir. Pollycarpus hanya terbukti bersalah menggunakan dokumen palsu dan divonis 2 tahun penjara.

1 Januari 2007 :
Jaksa Agung, Abdulrahman Saleh menyatakan akan mengajukan PK berdasarkan bukti baru kontak telepon dan pesan pendek antara Pollycarpus dengan Muchdi PR.

(d) Menyikapi desakan berbagai pihak terhadap penyelesaian perkara pembunuhan Munir maka pada tanggal 24 Januari 2007, Presiden SBY menyetujui rencana Kapolri Jenderal Polisi Sutanto untuk membentuk tim penyidik baru yang diketuai langsung oleh Kabareskrim Komjen Pol Drs. Bambang Hendarso Danuri dengan Surat perintah kapolri Nomor: 90/ I/ 2007 tentang tugas penyelidikan dan penyidikan perkara pembunuhan Munir. Secara kronologis langkah penyelidikan dan penyidikan oleh Tim Penyidik baru yang dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komjen Bambang Hendarso Danuri adalah sebagai berikut:

10 April 2007 :
Kapolri Jend Sutanto menyatakan ada dua tersangka baru dari PT Garuda dengan inisial IS dan RA. Sutanto juga menyatakan berdasarkan temuan uji forensik dari Seattle, Munir diracun di Bandara Changi.

13 April 2007 :
Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Bambang Hendarso Danuri mendatangi Kantor Kejaksaan Agung untuk menyerahkan bukti baru (novum) untuk keperluan PK (Peninjauan Kembali) atas kasasi Pollycarpus.
Dalam upaya menemukan bukti baru (novum) tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
· Mengirimkan organ tubuh Munir dari hasil otopsi ke Laboratorium Forensik Seattle Amerika Serikat untuk mengetahui penyebab meninggalnya Munir akibat racun arsen.
· Melakukan pemeriksaan saksi-saksi diantaranya :
1) Sdri. Asrini Putri (mahasiswi Indonesia di Jerman yang mengetahui Munir , Polycarpus dan Ongen Latuhamalo sewaktu duduk bersama di satu meja di Coffee Bean Bandara Changi Singapore) di Jakarta.
2) Kolonel Budi Santoso, mantan Direktur pada Deputy V BIN (di bawah Mayjen Muchdi Pr) yang ditugaskan sebagai Perwakilan BIN di Afganistan. Pemeriksaan dilakukan di : Kantor Kedubes Singapura dan Kantor Kedubes Malaysia.
3) Drs. Asád, Wakil kepala BIN, dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
4) Ongen Latuhamalo, saksi yang duduk satu meja dengan Munir dan Polycarpus di coffee bean bandara Changi Singapore sebelum Munir meninggal diatas pesawat.

· Melakukan olah TKP dan rekonstruksi proses pembunuhan Munir di bandara Changi Singapore bekerja sama dengan Kepolisian Singapura.
· Menjemput dan memberikan jaminan keamanan atas saksi Ongen Latuhamalo di Kuala Lumpur Malaysia, saat penerbangan dari Belanda ke Jakarta.
· Menjemput saksi Asrini dari Jerman untuk menghadiri sidang pemeriksaan saksi di sidang Peninjauan Kembali di PN Pusat.
· Untuk melengkapi pembuktian, diperlukan keterangan dari saksi ahli antara lain : ahli toxicology forensic Dr. Rernad; I Made Agus Gel gel Wirasuta; ahli Kedokteran Forensic dr. Amar Singh, SpF; dr. Mun’ím Idris, SpF dan ahli Digital Forensic Joni Torino.
· Melakukan penyitaan Hard Disk komputer pada staf pribadi Deputy V BIN.
· Melakukan penyitaan buku catatan keuangan Kolonel Budi Santoso yang berisi catatan pengeluaran dana kepada sdr. Polycarpus.

14 April 2007 :
Mabes Polri menangkap Indra Setiawan (mantan Dirut PT Garuda) dan Rohainil Aini (mantan Sekretaris Kepala Pilot PT Garuda) dalam perkara membantu tersangka Polycarpus dalam pembunuhan Munir, (membuat dan menanda tangani surat untuk Polycarpus sebagai Aviation Security). Dalam proses persidangan Majelis hakim menjatuhkan Vonis 1 tahun 8 bulan terhadap kedua terdakwa.

16 Agustus 2007 :
Sidang pertama PK kasus Munir dengan terdakwa Pollycarpus digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam materi PK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum disebutkan adanya bukti baru yang menunjukkan Pollycarpus terlibat dalam pembunuhan Munir.

11 Januari 2008 :
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap sdr. Indra Setiawan dan Rohanil Aini degan pidana penjara 1 tahun 8 bulan penjara.

25 Januari 2008 :
Majelis PK terdiri dari : Prof. Dr. Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH., Djoko Sarwoko, SH.MH., Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. dan Dr. Harifin Tumpa, SH.MH., menyatakan bahwa terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : 1. Melakukan pembunuhan berencana; 2. Melakukan pemalsuan surat; oleh karena itu menghukum terpidana dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Bulan Januari 2011 :
Pollycarpus mengajukan PK.
MA mengabulkan PK Pollycarpus dan mengurangi masa hukuman menjadi 14 (empat belas) tahun.
Penyidikan terhadap Sdr. Muchdi Pr

16 April 2008 :
Penyidik mengirimkan SPDP kepada JPU dengan Nomor : 17/IV/2008/ Dit I Bareksrim.

19 Juni 2008 :
Tim Penyidik Polri melakukan penangkapan terhadap sdr. Muchdi Pr, mantan Deputy V BIN, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penahanan di Bareskrim Polri degan persangkaan : sebagai penganjur melakukan pembunuhan berencana sebagai mana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 2e jo 340 KUHP.

4 Agustus 2008 :
Berkas Perkara atas nama tersangka Muchdi Pr dinyatakan lengkap oleh Tim JPU Kejaksaan Agung RI, dan ditindak lanjuti dengan penyerahan tahap II tersangka Muchdi Pr dan barang bukti kepada Tim JPU Kejaksaan Agung.

31 Desember 2008 :
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Muchdi Pr.

12 Januari 2009 :
Kejaksaan Agung mendaftarkan kasasi atas putusan PN Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Pr, terdakwa kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, selanjutnya Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa.
b. Respons Pemerintah terhadap Rekomendasi TPF Kedua

Rekomendasi TPF agar Presiden RI memerintahkan Kapolri untuk melakukan langkah-langkah konkrit guna meningkatkan kapasitas penyidik Polri secara profesional telah ditindak lanjuti, dengan bukti:

1) Jumlah penyidik Polri ditingkatkan menjadi 30 penyidik, yang terdiri dari Bareskrim Polri, Kapolda Metro dan Interpol Polri.
2) Agar lebih efektif dan menjamin kesinambungan dengan hasil temuan TPF, Brigjen Pol Marsudhi Hanafi, mantan Ketua TPF diangkat menjadi Ketua Tim Penyidik Polri yang baru untuk Kasus Munir.
3) Kemampuan Polri untuk melakukan penyidikan secara lebih cepat dan menembus ke wilayah manapun, mulai menunjukkan bahwa kapasitas penyidik Polri benar-benar meningkat.
4) Dalam perkembangannya Kabareskrim Polri sendiri, Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri yang memimpin Tim Penyidikan Polri yang baru dengan hasil yang nyata.

c. Respons Pemerintah terhadap Rekomendasi Ketiga

Rekomendasi TPF kepada Presiden RI untuk memerintahkan Kapolri agar melakukan penyidikan yang lebih mendalam terhadap kemungkinan peran Indra Setiawan, Ramelga Anwar, AM Hendropriyono, Muchdi PR dan Bambang Irawan telah ditindak lanjuti dengan bukti:
1) Terhadap nama-nama yang disebut dalam rekomendasi TPF tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Bareskrim Polri
2) Selepas penyidikan jika memenuhi syarat legal, terhadap nama-nama tersebut bahkan telah dilakukan penuntutan oleh pihak kejaksaan dan bahkan telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
3) Jika dalam proses pengadilan ada nama yang dinyatakan bebas masih ada upaya hukum PK pada tataran pengadilan yang lebih atas
4) Jika ada yang tidak puas atas putusan pengadilan terhadap Muchdi PR pada tahun 12 Januari 2009 dan juga putusan terhadap Pollycarpus pada Januari 2011 tentulah di luar kewenangan Presiden selaku pejabat eksekutif di negeri ini

5. NASKAH LAPORAN AKHIR TPF MUNIR

a. Naskah laporan akhir TPF Munir saat ini sedang ditelusuri di mana keberadaannya. Dari pertemuan antara mantan pejabat KIB yang dipimpin oleh mantan Presiden SBY selama 2 minggu ini, bahkan dengan mendengarkan apa yang diingat oleh mantan Ketua TPF Munir, Sdr. Marsudhi Hanafi dan mantan anggota TPF Rachland Nashidik, disampaikan kepada masyarakat hal-hal sebagai berikut:
1) Pada pertemuan antara pemerintah dengan TPF Munir pada akhir Juni 2005, menurut ingatan Sdr Marsudhi ada sekitar 6 eksemplar (copy) yang diserahkan kepada Pemerintah, yang secara simbolik naskah pertama diserahkan kepada Presiden SBY dengan disaksikan oleh semua yang hadir. Naskah yang lain dibagikan kepada pejabat terkait.
2) Setelah pertemuan tersebut Presiden SBY memerintahkan Seskab Sudi Silalahi untuk mendampingi Ketua TPF Munir Marsudi guna memberikan pernyataan pers
3) Kami para mantan anggota KIB terkait, akan terus mencari di mana naskah- naskah tersebut disimpan, mengingat hingga saat ini Kapolri telah berganti 7 pejabat, Jaksa Agung sudah 4 pejabat, Kepala BIN sudah 5 pejabat, Menteri Hukum & HAM sudah 5 pejabat dan Sekretaris Kabinet sendiri sudah 4 pejabat. Namun, semua rekomendasi dari TPF telah ditindak lanjuti oleh Presiden dan instansi-instansi terkait.
4) Kami juga mendukung dan menyambut baik instruksi Presiden Jokowi untuk menulusuri di mana naskah tersebut disimpan. Kami juga berharap para pejabat yang sedang mengemban tugas di jajaran lembaga kepresiden baik saat ini maupun di masa Presiden SBY yang mengetahui di mana naskah tersebut disimpan, bisa menyerahkan kepada Presiden Jokowi. Di samping itu kami juga berharap jika para mantan anggota TPF Munir ada yang menyimpan dokumen itu, demi kebenaran dan keadilan, kami juga berharap bisa menyerahkan copy-nya kepada pemerintah Presiden Jokowi maupun mantan Presiden SBY agar terjaga otentikasinya.
5) Sebenarnya, sebelum pemerintahan Presiden SBY berakhir, telah dikumpulkan dan diserahkan dokumen-dokumen negara yang penting dan terpilih (selama 10 tahun) kepada lembaga kepresidenan dan ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia). Perlu dicari apakah laporan TPF Munir tersebut termasuk di dalamnya.

b. Ketika pihak kami sedang melakukan penelusuran atas keberadaan naskah Laporan Akhir TPF Munir tersebut, kami mendapatkan copy naskah laporan TPF tersebut. Setelah kami lakukan penelitian, termasuk melibatkan mantan Ketua dan anggota TPF Munir, diyakini bahwa copy tersebut sesuai dengan naskah aslinya. Copy dari dokumen ini akan kami kirim ke Bapak Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara untuk digunakan sebagaimana mestinya. Sungguhpun demikian, kami tetap melakukan penulusuran atas keberadaan naskah laporan yang asli. Kepada pihak-pihak yang terkait kami berharap juga melakukan hal yang sama.

6. KESIMPULAN

a. Pada prinsipnya semua temuan TPF itu telah ditindak lanjuti, baik selama TPF bekerja maupun setelah TPF tersebut merampungkan tugasnya. Bahkan pihak Bareskrim Polri merasa mendapatkan ruang dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada siapapun, baik di dalam maupun di luar negeri

b. Pemerintahan Presiden SBY tidak pernah menghentikan proses penegakan hukum atas meninggalnya Alm. Munir, Aktivis HAM Indonesia. Setelah TPF Munir merampungkan tugasnya, proses penegakan hukum terus berlangsung sampai keputusan terhadap para terdakwa memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht.
Terhadap rekomendasi TPF yang menyebut kemungkinan keterlibatan Sdr. A.M. Hendropriyono, dari hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap para saksi dan para terdakwa yang telah dijatuhi hukuman serta barang bukti, waktu itu tidak diketemukan keterkaitannya dengan Sdr. A.M. Hendropriyono.

c. Sungguhpun naskah asli laporan Akhir TPF Munir belum diketemukan, copy naskah laporan lengkap akan kami serahkan ke pemerintah yang sekarang. Jika Presiden Jokowi memandang perlu untuk dibuka ke masyarakat, kami memberikan dukungan penuh agar masyarakat mengetahui apa saja yang ada dalam laporan tersebut, sehingga tidak menimbulkan spekulasi atau tuduhan-tuduhan lain yang tidak berdasar. Jika dulu pemerintahan Presiden SBY belum membuka ke publik karena masih diberlakukan sebagai pro-justitia guna kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, kepentingan tersebut kini sudah tidak ada lagi.

d. Dengan penjelasan tentang naskah Laporan Akhir TPF ini, perlu kami sampaikan bahwa sangatlah tidak benar, sekali lagi sangatlah tidak benar, jika Laporan TPF Munir itu sengaja dihilangkan. Tidak ada kepentingan dan urgensi apapun untuk menghilangkan naskah laporan itu. Publik menyaksikan bahwa bukan hanya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh negara, bahkan telah digelar sejumlah peradilan terhadap mereka yang didakwa melakukan kejahatan atas meninggalnya Munir.

e. Bahwa barangkali putusan pengadilan tidak selalu memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan sejumlah kalangan, tidaklah harus mengatakan pemerintahan Presiden SBY tidak serius dan tidak menindak lanjuti temuan TPF Munir. Benar bahwa Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, dan barangkali dianggap memiliki kewenangan yang luas, tetapi Presiden Republik Indonesia tidak memiliki hak dan kewenangan konstitusional misalnya untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, dan harus diadili, dan kemudian harus dinyatakan bersalah. Hal ini tidak berarti bahwa pintu untuk mencari kebenaran dan keadilan sejati atas meninggalnya Sdr Munir tertutup bagi siapapun, kalau memang masih ada kebenaran yang belum terkuak. Namun, semua itu harus ditempuh sesuai dengan sistem dan aturan main yang diatur dalam konstitusi negara kita serta praktek-praktek penegakan hukum yang secara universal dianut oleh masyarakat internasional.

7. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami, para mantan Pejabat KIB pada masa pemerintahan Presiden SBY, terkait dengan tindak lanjut temuan TPF Munir, beserta rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden RI waktu itu. Atas perhatian masyarakat kami ucapkan terima kasih.

Dibacakan oleh Letjen TNI (Purn) Sudi Silalahi
Sekretaris Kabinet Periode 2004-2009 dan Menteri Sekretaris Negara Periode 2009-2014

Hari Selasa,Tanggal 25 Oktober 2016

baca juga

Berita Terbaru

12 KOMENTAR

  1. 692360 7333After examine a couple of of the weblog posts on your web site now, and I truly like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and will probably be checking back soon. Pls take a appear at my web page as properly and let me know what you think. 603558

  2. 424191 333776Right after study numerous the websites with your internet site now, and that i genuinely appreciate your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark internet site list and are checking back soon. Pls have a look at my web page likewise and let me know in case you agree. 896799

  3. the last time I let him finish it in me nice invention they made for women for him to get all the pleasure but if someone gave them a touch of it themselves theyd know what I went through with Milly nobody would believe cutting her teeth too and Mina Purefoys husband give us a swing out of your whiskers filling her upPlease visit my webpage : 카지노주소 https://bxx100.com

  4. ath’s door. Who passed away. Who departed this life. As if they did it of their own accord. Got the shove, all of them. Who kicked the bucket. More interesting if they told you what they were. So and So, wheelwright. I travelled for cork lino. I paid five shillings in the pound. Or a woman’s with her saucepan. I cookedPlease visit my website : 바카라주소 https://bxx100.com

  5. 77622 323459I just could not go away your website prior to suggesting that I really enjoyed the standard information an individual supply to your visitors? Is gonna be again continuously in order to look at new posts 142120

  6. I simply want to say I am very new to blogging and site-building and absolutely savored your web page. More than likely I’m planning to bookmark your blog . You surely have fantastic well written articles. Thanks for revealing your blog site.

  7. Kurye olarak hizmet veren kişiler, bulundukları lokasyondaki her adrese en kısa sürede ulaşma yolunu bilirler. Üstelik verilen bu görevi hava, trafik ve buna benzer diğer olumsuz şartlardan etkilenmeden yerine getirirler. Yani iş hayatı başta olmak üzere hayatın hemen her alanında önemli görevleri üstlenebilir ve başarıyla yerine getirebilirler. Özellikle büyük şehirlerdeki trafik kaosu ve adres konusundaki karmaşa göze alınırsa, kurye hizmetlerinden faydalanmanın bazı durumlarda zorunlu hale geleceği anlaşılabilir. Örneğin İstanbul’un bir noktasından diğer bir noktasına acil şekilde önemli bir evrak ulaştırmak gerektiğinde ya da hastanızın ihtiyacı olan ilacı acil ve güvenli bir şekilde ulaştırmak gerektiğinde, İstanbul moto kurye hizmetimizden faydalanarak sorununuza çözüm üretebilirsiniz.

  8. 505530 401801This really is a excellent subject to speak about. Normally when I locate stuff like this I stumble it. This write-up probably wont do nicely with that crowd. I will likely be confident to submit something else though. 516366

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here